'Pertemuan rahasia' RI-Israel, Kemenlu perlu beri penjelasan

Kementerian Luar Negeri Indonesia perlu memberikan penjelasan resmi kepada DPR tentang pemberitaan media Israel soal 'pertemuan rahasia' pejabat Indonesia dan Israel terkait pelantikan Konsul Kehormatan pertama Indonesia di Palestina.
"Kalau bisa (Kemenlu) menjelaskan kepada DPR apa yang sesungguhnya terjadi, karena berita ini bukan lagi rahasia dan sudah menjadi konsumsi umum," kata pengamat masalah Timur Tengah dari The Indonesian Society for Middle East Studies, Smith Alhadar, kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Jumat (18/03).
Menurutnya, pemerintah Indonesia tidak bisa lagi menghindari pemberitaan seperti itu dengan memberitakan keterangan kepada pers semata yang disebutnya kurang meyakinkan."Jadi supaya tidak berlarut-larut, pemerintah menyatakan sebenarnya apa yang terjadi kepada DPR," kata Smith.
Dia menduga pertemuan itu terjadi, dan menurutnya itu bukan hal yang aneh, karena dalam pemerintahan sebelumnya sudah ada pertemuan antara pejabat Israel dan Indonesia.
"Sejak zaman pemerintahan Suharto sudah ada kontak tidak resmi antara Indonesia dan Israel seperti itu," ungkapnya.

Lagi pula, lanjutnya, salah-satu media yang menerbitkan terkait pertemuan tersebut adalah media yang dikenal bersikap hati-hati dalam keredaksiannya.
"Dan karenanya saya percaya apa yang diberitakannya," tandasnya
Dia mengkhawatirkan, apabila tidak disikapi secara resmi, tuduhan Israel itu akan terus bergulir dan akan merugikan kepentingan Indonesia ke depan.
"Pemerintah Indonesia pasti merasa dikhianati, karena pertemuan rahasia seharusnya dipandang pemerintah Indonesia harus dirahasiakan, tetapi pejabat Israel membocorkan masalah ini ke media. Memang terasa menyakitkan," kata Smith.
Pertemuan rahasia pejabat Israel-Indonesia
Seperti diberitakan sejumlah media Israel, Wakil Menlu Israel Tzipi Hotovely mengatakan Indonesia memiliki 'hubungan diplomatik rahasia' dengan Israel terkait rencana pembukaan konsul Indonesia di Ramallah.
Hotovely mengutarakan hal itu di hadapan Parlemen Israel, Knesset, terkait alasan kenapa pihaknya mengeluarkan larangan over flight kepada Menlu Indonesia.
Menurutnya, Indonesia melanggar kesepakatan dengan Israel yang dibuat dalam pertemuan Kepala Divisi Asia Kementerian Luar Negeri Israel, Mark Sofer, dengan pejabat Indonesia dalam sebuah kunjungan ke Indonesia.

Dalam pertemuan yang tidak dijelaskan keterangan waktunya, menurutnya, kunjungan Mark Sofer itu dilakukan untuk mengatur rencana kunjungan Menlu RI ke wilayah tersebut, demi mencegah kekacauan.
Belakangan, Israel dilaporkan menolak mengizinkan Menlu Retno Marsudi mengunjungi wilayah pendudukan di Tepi Barat untuk mengadakan perundingan dengan pemimpin Palestina, seperti dikutip Kementerian Luar Negeri Palestina.
Hotovely membenarkan bahwa pihaknya menolak kehadiran Menlu Retno dengan alasan 'Menlu Indonesia menolak untuk bertemu dengan pejabat Israel' seperti yang disepakati dalam pertemuan rahasia tersebut.
"Jadi ketika dilanggar, konsekuensinya adalah seperti yang terjadi beberapa hari lalu," kata Hotovely.
Menlu Retno Marsudi membantah
Terhadap pernyataan Tzipi Hotovely, Menteri luar negeri Indonesia, Retno Marsudi telah membantah kepada pers terhadap pemberitaan sejumlah media Israel tersebut.
"Kementerian Luar Negeri tidak pernah, garis bawahi, tidak pernah ada pertemuan rahasia itu," kata Retno saat dicegat wartawan di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Kamis (17/03).

Retno mengatakan, apa yang diberitakan media Israel bahwa dirinya melanggar perjanjian rahasia dengan Isael adalah tidak benar. "Apa yang mereka sampaikan tentang pertemuan rahasia itu tidak ada," ujarnya.
Dalam keterangan terpisah, Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nassir mengatakan tidak pernah ada rencana apa pun untuk menggelar pertemuan dengan pejabat Israel.
"Saya tegaskan, tidak pernah ada pertemuan atau pun rencana untuk melakukan pertemuan antara Kemlu RI dengan Israel terkait dengan kunjungan ke Ramallah," kata Arrmanatha, Kamis (17/03) di Kantor Kemenlu, Jakarta, seperti dikutip sejumlah media.
'Tidak ada kesepakatan dengan Israel'
Dia menekankan, pihaknya tidak pernah melakukan kesepakatan dengan Israel terkait rencana kunjungan Menlu ke Jerusalem.
Tujuan utama Indonesia saat itu, ujarnya, adalah ke Yordania untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Yordania, selain melakukan kunjungan kehormatan dengan Perdana Menteri Yordania.
Adapun tujuan selanjutnya, lanjut Arrmanatha, pergi ke Ramallah untuk melantik Konsul kehormatan Indonesia di Palestina serta menggelar pertemuan dengan pejabat setempat.

"Itu semua sudah direncanakan sejak Desember 2015, perjalanan akan melewati jalur diplomatik resmi yang sudah dikordinasikan dengan otoritas Palestina dan Yordania," katanya.

"Rencana itu sesuai dengan usul dan fasilitas dari Yordania dan Amman," ujarnya. "Menlu Retno tidak pernah bertujuan melakukan hal lain selain itu atau pun memiliki skenario lain untuk pergi ke tempat lain selain dua tempat itu."

Pembentukan Konsul kehormatan Indonesia di Palestina, menurut para pengamat, merupakan bentuk penegasan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan negara Palestina.

Dan penegasan seperti itu kembali ditunjukkan Indonesia dengan menjadi tuan rumah KTT luar biasa Organisasi Kerja Sama Islam, OKI, di Jakarta, yang membahas masa depan Palestina, dua pekan lalu.

Dalam pidato penutupannya, Presiden Joko Widodo mengatakan terdapat urgensi bagi OKI untuk meningkatkan dukungan terhadap Palestina, melalui sejumlah langkah-langkah konkret, yaitu di antaranya 'penguatan tekanan kepada Israel'.